Sejarah Kabupaten Ngawi

Kabupaten Ngawi adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukotanya adalah Ngawi. Kota kabupaten ini terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kata Ngawi berasal dari kata awi, bahasa sansekerta yang berarti bambu dan mendapat imbuhan kata ng sehingga menjadi Ngawi. Dulu Ngawi banyak terdapat pohon bambu.

WILAYAH


Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (keduanya termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah), dan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Madiun di timur, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun di selatan, serta Kabupaten Sragen (Jawa Tengah) di barat.

Kabupaten Ngawi terdiri atas 19 kecamatan yang terbagi dalam sejumlah 217 desa dan 4 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Ngawi.

Bagian utara merupakan perbukitan, bagian dari Pegunungan Kendeng. Bagian barat daya adalah kawasan pegunungan, bagian dari sistem Gunung Lawu (3.265 meter).

OBJEK WISATA


Sedangkan tempat rekreasi yang ada saat ini adalah Pemandian Tawun, Waduk Pondok, Air terjun Srambang, serta kebun Teh Jamus yang berhawa sejuk dan terdapat Kolam Pemandian di sekitar Perkebunan Teh tersebut. Perkebunan Teh ini terletak di Kecamatan Sine, Selain Kebun Teh Jamus di Kec. Sine, selain teh di kecamatan sine ada pula perkebunan karet yang dikelola oleh PTP XXIII Tretes Juga ada Bendungan Ndorjo yang lokasinya di Desa hargosari Dsn. Gondorejo. Selain itu terdapat juga situs purbakala Trinil yang menyimpan fosil pithecanthropus erectus (Manusia kera berjalan tegak) pertama kali di temukan oleh arkeolog Belanda bernama Eugene Dubois.

Gunung Liliran merupakan objek wisata ziarah yang terkenal bagi masyarakat Jawa. Pada bulan Muharam (Syura) para peziarah berdatangan ke puncak bukit pada siang dan malam hari. Sebagian dari mereka bersemadi di beberapa gua atau berziarah ke Makam Joko Buduk. Pemandangan dari puncak bukit memang sangat indah berupa pesawahan dan sungai yang meliuk ke arah utara menuju Bengawan Solo. Sayang hutan di Gunung Liliran tidak indah lagi karena tanaman pinus yang dikelola Perhutani kini banyak ditebangi.

Di daerah ini terdapat Benteng van Den Bosch yang digunakan oleh Belanda sebagai strategi Benteng Steelsel dalam upaya mempersempit ruang gerak Pangeran Diponegoro dalam perang gerilya. Benteng ini sekarang tertutup untuk umum.

More

SEJARAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEJARAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Yogyakarta memperoleh status sebagai daerah istimewa atas dasar sejarah pada saat terbentuknya Republik Indonesia. DIY resmi terbentuk sejak 4 Maret 1950, melalui UU No. 3 tahun 1950. Namun kehadirannya sebagai daerah istimewa sudah ditetapkan sejak dua hari setelah proklamasi kemerdekaan.

Sejarah Yogyakarta berawal dari terbentuknya Kerajaan Matarm Kuno. Tahun 732, Kerajaan Mataram Kuno diperintah oleh Raja Sanjaya. Pada tahun 750-850, Dinasti Sailendra menjadi penguasa Mataram. Dia membangun candi Borobudur yang selesai pembangunannya tahun 825, di era raja  Samaratunga.

Kurun waktu tahun 1613-1645, Sultan Agung memerintah di Kerajaan Mataram Islam. Sultan Agung berhasil memperluas wilayah kerajaannya sampai keseluruh Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, Kalimantan, dan sebagian Jawa Barat. VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), yang pada waktu itu telah menguasai Batavia menjadi penghalang perluasan wilayah. Untuk menghilangkan penghalang itu, Sultan Agung melakukan serangan terhadap VOC. Serangan dilakukan tahun 1628 dan 1629. Namun mereka gagal mengalahkan VOC. Peperangan antara Mataram dengan VOC secara keseluruhan dimenangkan VOC. Mereka berhasil mengusahakan "perdamaian", yaitu, dengan menggelar penjanjian Giyanti. Melalui perjanjian ini, Mataram pecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.

Pada tahun 1755, Mangkubumi mengubah gelar dari Susuhunan menjadi Sultan. Selain itu, dia mengubah namanya menjadi  Hamengkubuwono, sekarang dikenal dengan nama Sultan Hamengkubuwono I. Setelah Hamengkubuwono I meninggal dunia, Kasultanan Yogyakarta diperintah oleh Hamengkubuwono II (1792-1810). Era pemerintahan Hamengkubuwono II ini diwarnai penahanan Belanda atas adik Sultan, yaitu, Pangeran Notokusumo. Pada tahun 1811, Inggris yang waktu itu menguasai Jawa, membebaskannya. Pangeran Notokusumo kemudian bergelar Sri Paku Alam I dan mengembangkan pemerintahan di Pakualaman. Jadi, Kasultanan Yogyakarta memiliki hubungan yang sangat erat dengan Kadipaten Pakualaman karena pendiri Kadipaten Pakualaman ini merupakan anak dari dari Sultan Hamengkubuwono I (pendiri Kasultanan Yogyakarta).

Menginjak abad dua puluh, sebelum proklamasi kemerdekaan RI, Yogyakarta masih merupakan dua buah kerajaan, yaitu, Kesultanan Yogyakarta dengan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai rajanya, dan Kadipaten Paku Alaman dengan Paku Alam VIII sebagai rajanya. Ketika berita proklamasi sampai ke Yogyakarta, melalui suatu pertemuan, keduanya sepakat untuk menyambut proklamasi tersebut sebagai suatu cita-cita bersama yang telah tercapai. Keduanya memberikan dukungan penuh pada kepemimpinan presiden Soekarno dan Wakil presiden Mohammad Hatta.

Pada tahun 1947 berdiri kota Yogyakarta yang wilayahnya meliputi Kabupaten Yogyakarta, yang terdiri dari Kasultanan dan Paku Alaman, ditambah sebagian kecil daerah bekas wilayah Kabupaten Bantul. Pada saat ibukota RI pindah ke Yogyakarta, selain presiden dan wakil presiden, turut pindah ratusan ribu orang yang terdiri dari para pemimpin bangsa, pegawai dan kaum republikan yang dengan semangat tinggi ingin mempertahankan kemerdekaan. Perpindahan ibukota ke Yogyakarta ini juga membawa serta segala masalah politik nasional yang puncaknya adalah Aksi Militer Belanda ke II. Dalam aksi militer tersebut, Belanda berhasil menangkap Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta. Rakyat melanjutkan perlawanan dengan menerapkan strategi gerilya di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Perlawanan rakyat di wilayah Yogyakarta dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Pada tanggal 1 Maret 1949, Letnan Kolonel Soeharto memimpin Serangan umum 1 Maret. Pasukan gerilya tersebut berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Nilai strategis dari penguasaan ini adalah memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada di tengah-tengah usaha Belanda untuk berkuasa kembali.

Pada tanggal 6 Juli 1949, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta kembali ke Yogyakarta, menandai kembalinya ibukota negara ke Yogyakarta. Setelah sekian lama pemerintahan dijalankan dalam keadaan darurat, dengan nama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI),  pemerintahan kembali berjalan normal. Normalnya pemerintahan juga ditandai oleh kembalinya Panglima Besar Jenderal Sudirman ke Kota Yogyakarta, tanggal 10 Juli 1949, setelah memimpin perang gerilya.

Sewaktu Indonesia menjadi negara federal, sebagai hasil dari konferensi meja bundar, Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan bagian dari negara serikat tersebut. Namun RIS tidak berlangsung lama, pada tanggal 15 Agustus 1950 RIS bubar dan kembali ke bentuk NKRI. Setelah kembali menjadi NKRI, Yogyakarta kembali ke status Daerah Istimewa.

Pemberontakan G30S/PKI di Yogyakarta memakan dua korban, yaitu, Kolonel Katamso yang menjabat sebagai Komandan Korem 72 Pamungkas, dan Letnan Kolonel Sugiono, stafnya Katamso. Peristiwa ini memicu antipati terhadap PKI dari berbagai unsur masyarakat, seperti pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Gerakan pelajar, mahasiswa dan pemuda ini kemudian dikenal dengan Angkatan 66. Organisasi-organisasi mahasiswa seperti HMI, PMII, dan PMKRI pada tanggal 17 November 1965 sepakat untuk membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dengan tujuan untuk menyatukan semua potensi Orde Baru dan mengikis sisa-sisa PKI.

Selanjutnya pentas politik Orde Baru dikuasai oleh Golkar, tidak terkecuali di Yogyakarta. Berturut-turut Golkar memenangkan pemilu di Yogyakarta, yaitu, pemilu 1971, 1977,1982, 1987, 1992, 1997. Di era reformasi, Sultan Hamengkubuwono X, yang menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk diantara tokoh reformis. Sultan Hamengkubuwono X termasuk diantara empat tokoh yang bertemu di Ciganjur untuk membicarakan masa depan bangsa yang tengah dalam peralihan dari rezim otoriter Orde Baru ke era reformasi yang lebih demokratis. Pendek kata, Yogyakarta tidak pernah berhenti memberikan perannya dalam menentukan masa depan bangsa.

More

Sejarah Provinsi NAD

Sejarah Provinsi NAD. Aceh yang menjadi salah satu provinsi di Indonesia mulai tanggal 7 Desember 1956, sangat kental dengan warna Islam. Aceh merupakan daerah pertama di Indonesia yang menerima syiar agama Islam. Pada abad 9 Masehi, di Aceh telah berdiri kerajaan Islam pertama, yaitu, Kerajaan Peureulak. Kerajaan ini sempat diserang oleh Sriwijaya pada tahun 986. Namun Sriwijaya kemudian menarik pasukannya pada tahun 1006 karena karena kerajaannya mendapat seranag dari Pulau Jawa.

Di abad 13 telah berdiri kerajaan Islam Pase dengan rajanya bernama Sultan Malek Saleh. Sultan Pase ini kemudian mengawini putri Sultan Peureulak. Selanjutnya kedua kerajaan tersebut bersatu dalam nama kerajaan baru, yaitu, Kerajaan Samudera Pasai. Sultan Malek Saleh menjadi raja pertama di kerajaan tersebut.

Aceh memasuki era perjuangan melawan kolonialisme ketika Portugis menaklukan Malaka pada tahun 1511. Pada tahun 1521, Portugis menyerang dan menaklukan Pasai. Namun kemudian pada tahun 1523, pertahanan Portugis di Pasai dihancurkan oleh kerajaan yang berkedudukan di daerah Aceh Besar dan Kota Banda Aceh sekarang, yaitu, Kerajaan Aceh.

Pada tanggal 28 Maret 1873, Belanda melancarkan perang terhadap Aceh. Dalam peperangan tersebut pemimpin pasukan Belanda, Jenderal Kohler, tewas setelah sebelumnya dengan bantuan penunjuk jalan bangsa Cina Kho Tjian Gie, dapat menguasai Mesjid Raya. Setelah menguasai Mesjid tersebut, Jenderal Kohler terkena tembakan pasukan Aceh. Belanda akhirnya mundur ke Penang.

Perang mempertahankan wilayah kerajaan dari serbuan para imperialis terus dikobarkan rakyat Aceh. Mulai sekitar 1876 sampai 1903, Teuku Umar dan Cut Nyak Dhien memimpin perang Aceh. Perang Aceh merupakan perang kolonial dengan biaya paling besar bagi Belanda. Sedikitnya empat orang jenderal tewas dalam peperangan tersebut, yaitu, Jenderal Kohler, Jenderl Pel, Jenderal Demmeni, dan Jenderal De Moulin.

Memasuki awal abad 20, perjuangan kemerdekaan mulai dilakukan dengan jalan politik, disamping tetap dilakukan perjuangan bersenjata. Para pemuka Aceh ketika itu, baik hulubalang  ataupun para ulama mulai terbawa arus Kebangkitan Nasional.Gerakan Syarikat Islam  yang didirikan Haji Oemar Said Tjokroaminoto di Surabaya tahun 1912 dengan cepat berkembang di Aceh. Setelah kegiatan Syarikat Islam dilarang oleh Belanda, para ulama Aceh membentuk organisasi perjuangan baru yang bernama Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Sejak saat itu, perjuangan rakyat Aceh, termasuk yang terkait dengan pergerakan politik nasional dikoordinasikan melalui PUSA. Begitu pula saat Aceh melakukan perlawanan terhadap Jepang, PUSA adalah pihak yang pertama kali memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang.

Berita Prolamasi Kemerdekaan RI sampai ke Aceh tanggal 21 Agustus 1945. Tokoh-tokoh Aceh, termasuk residen daerah Aceh ketika itu, Teuku Nyak Arief, langsung melakukan perundingan dengan pihak Jepang untuk pelaksanaan penyerahan kekuasaan. Setelah mendapat jaminan keselamatan, tentara Jepang bersedia bekerjasama untuk serah terima kekuasaan tersebut. Selanjutnya rakyat Aceh membentuk berbagai perangkat pemerintahan daerah, termasuk pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang diketuai Tuanku Mahmud.

Di era perjuangan mempertahankan kemerdekaan, rakyat Aceh tercatat sebagai pendukung pemerintahan Republik Indonesia yang baru terbentuk. Salah satu buktinya adalah sumbangan mereka berupa pesawat Dakota. Pesawat sumbangan rakyat Aceh yang diberi nama RI-001 Seulawah ini merupakan pesawat pertama yang dimiliki RI.

Aceh juga memberi perannya yang penting bagi usaha mempertahankan eksistensi pemerintah RI. Pada saat Belanda menyerang ibukota RI yang ketika itu bertempat di Yogyakarta dan menawan presiden Soekarno dan wakil presiden Mohammad Hatta, Mr. Syafruddin  Prawiranegara yang ketika itu sedang berada di Bukittinggi ditugaskan membentuk Pemerintah Darurat RI (PDRI). Kedudukan PDRI kemudian dipindah ke Banda Aceh, yang ketika itu bernama Kutaraja. Tidak hanya pemerintahan yang dipindah ke Aceh, militer pun sempat bermarkas di Aceh, yaitu angkatan laut dan angkatan udara. Dari Aceh pula disiarkan pesan-pesan PDRI ke perwakilan RI di luar negeri. Pesan dari siaran tersebut sampai ke perwakilan RI di PBB. Pendek kata Aceh telah memberikan perannya yang penting dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang ketika itu baru saja diraih. Maka tidak salah apabila presiden Soekarno pernah menyebut Aceh sebagai "Daerah Modal".

Pada tahun 1961, ketika presiden Soekarno mengeluarkan amnesti nasional, seluruh pemberontak di bawah pimpinan Teungku Daud Beureueh kembali kepangkuan RI. Keadaan semakin kondusif setelah berlangsung musyawarah kerukunan Rakyat Aceh yang kesimpulannya antara lain semua pihak bersepakat mengakhiri segala bentuk perbedaan dan pertentangan baik antara sesama masyarakat Aceh maupun dengan pemerintah pusat. Setelah peristiwa tersebut, Aceh menjadi relatif tenang dan pemerintah dapat melakukan  pembangunan.

Tahun 1974 merupakan awal dari perubahan wajah daerah Aceh dari daerah pertanian menjadi daerah penghasil gas alam cair  terbesar di dunia. Pasalnya adalah di kawasan Arun Aceh Utara, ditemukan sumber gas alam. Penemuan itu ditindaklanjuti dengan pembangunan pabrik pengolahan gas alam ini. Pada tahun 1978, pabrik gas alam cair yang bernama PT Arun NGL ini, melakukan ekspor perdananya. Mulai saat itu, Aceh menjadi penghasil gas alam cair terkemuka didunia dan salah satu penyumbang devisa terbesar untuk negara.

Pada akhir tahuan 1976 di Aceh mulai tumbuh benih-benih kehendak memisahkan diri. Dengan digerakkan oleh seorang tokoh setempat, yaitu, Hasan Tiro, berdiri Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan itu sempat mati suri, namun kemudian muncul kembali tahun 1989 dengan digerakan oleh tokoh yang sama, yaitu Hasan Tiro dengan kekuatan cenderung membesar. Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, benih-benih ini memisahkan diri ini dapat diselesaikan dengan jalan damai. Saat ini rakyat Aceh relatif dapat merasakan kedamaian dan keadilan

More

SEJARAH Provinsi LAMPUNG

SEJARAH Provinsi LAMPUNG. Lampung baru menjadi provinsi tahun 1964 dengan dasarnya Undang-Undang nomor 14 tahun 1964. Sebelumnya Lampung merupakan bagian dari provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan sendiri terbentuk tanggal 12 September 1950 dan merupakan pecahan dari Provinsi Sumatera. Di awal kemerdekaan, pulau Sumatera tergabung dalam satu provinsi, yaitu, Provinsi Sumatera. Lampung adalah salah satu keresidenan di provinsi tersebut dengan residennya adalah Mr. Abbas.

Pada abad 16, Lampung dikenal sebagai penghasil lada hitam. Produk tersebut dipasarkan di Banten dan banyak dijual ke pedagang Eropa dan Asia. Tentu saja harga di Banten jauh lebih tinggi dari harga di Lampung sendiri. Setelah mengetahui perbedaan harga tersebut, pedagang Eropa, khususnya Belanda yang ketika itu masih diwakil oleh armada dagangnya, yaitu, VOC, sangat berkeinginan untuk mendapatkan lada hitam langsung dari daerah penghasil.

Namun VOC belum berani melakukan ekspansi ke Lampung karena masih berhitung terhadap kekuatan Banten. Ketika itu Lampung menjalin hubungan akrab dengan Banten, sehingga kalau VOC menyerang Lampung, kemungkinan besar Banten akan membelanya. Hubungan Lampung dan Banten semakin erat pada waktu Banten di bawah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa.

VOC berkeyakinan bahwa untuk menguasai Lampung, terlebih dahulu harus menundukan Banten. Oleh karena itu, ketika di Kesultanan Banten terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, yaitu, Sultan Haji, VOC memanfaatkannya dengan mendukung Sultan Haji. Akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa dapat dikalahkan dan kemudian VOC menobatkan Sultan Haji sebagai penguasa Banten. Namun dia hanyalah penguasa boneka. Kekuasaan riil telah berada di tangan VOC.

Pada tanggal 24 Juli 1692, Sultan Haji memberikan hak monopoli perdagangan lada di Lampung kepada VOC. Namun expedisi pertama Belanda ke Lampung ini, tidak begitu lancar karena masih banyaknya penguasa Lampung yang loyal kepada Sultan Ageng Tirtayasa dan menganggap VOC sebagai musuh.. Akhirnya VOC tidak segera mewujudkan ambisinya untuk menguasai Lampung, bahkan sampai VOC dibubarkan lampung belum dikuasai sepenuhnya.

Pada tahun 1807, Belanda memproklamasikan bahwa Kepulauan Nusantara adalah bagian dari Kerajaan Belanda. Pada tanggal 22 November 1808, Lampung dinyatakan sebagai daerah yang langsung di bawah gubernur jenderal Belanda, tidak terikat lagi kepada Banten. Herman Wilhelm Daendles, Gubernur Jenderal Belanda ketika itu, mengakui penguasa Lampung, yaitu, Raden Intan I, sebagai Ratu atau Kurnel.

Ketika tahun 1811 Indonesia dijajah Inggris, pengaturan Lampung kembali di bawah Keresidenan Banten. Setelah kekuasaan beralih kembali ke tangan Belanda, Lampung tetap berada di bawah Banten dan ditempatkan seorang Asisten Residen, kedudukannya berada dibawah Residen Banten.

Raden Intan I, yang sebelumnya dekat dengan Belanda, pada kekuasaan Belanda kedua ini tidak berusaha dengan Belanda bahkan pada akhirnya melakukan konfrontasi. Perlawanan Raden Intan I berlangsung sampai dia wafat pada tahuan 1828. Perjuangan melawan Belanda dilanjutkan oleh putranya, yaitu, Raden Intan II.

Pada tahun 1856, Belanda mengirim pasukan besar untuk menghancurkan perlawanan Raden Intan II. Sasaran serangan Belanda yang pertama adalah Benteng Bendulu. Setelah melalui pertempuran sengit, Bendulu dapat dikuasai dan kemudian dijadikan basis pasukan Belanda untuk menggempur  benteng-benteng lainnya. Perlawanan Raden Intan II berakhir tanggal 5 Oktober 1856. Ketika itu Raden Intan II dijebak untuk hadir dalam pertemuan yang sudah direkayasa Belanda.

Setelah gugurnya Raden Intan II, perlawanan terhadap Belanda tidak lagi besar-besaran. Bahkan dapat dikatakan bahwa sejak saat itu, Belanda menguasai Lampung secara penuh. Belanda kemudian memusatkan perhatian pada pengembangan berbagai perkebunan disertai sarana dan prasarananya.

Pada awal kemerdekaan, para pejuang di Lampung segera membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) dan Pasukan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 9 September 1946, karena tidak mampu menstabilkan kondisi di Lampung, sebuah badan yang dikenal dengan nama Panitia Perbaikan Masyarakat (PPM) memaksa Mr. Abbas melepaskan jabatannya. Desakan ini berhasil menurunkan Mr. Abbas dan posisinya digantikan oleh Dr. Barel Munir sampai tanggal 29 November 1947. Setelah itu, posisi residen dijabat oleh Rukadi.

Karena adanya serangan Belanda yang ingin kembali menguasai Lampung. Pemerintahan Keresidenan Lampung terpaksa berpindah-pindah. Residen Lampung kemudian digantikan oleh Kepala pemerintahan Darurat Keresidenan Lampung yang dijabat oleh Mr. Gele Harun. Setelah digelar Konferensi Meja Bundar (KMB), Lampung terbebas dari cengkraman Belanda.

Status Lampung mengalami peningkatan dari keresidenan menjadi provinsi pada tahun 1964. Gubernur Lampung yang pertama dijabat oleh Kusno Danu Upoyo. Posisinya kemudian digantikan oleh Zainal Abidin Pagar Alam pada tahun 1967. Pada pemerintahan Zainal Abidin ini dimulai Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I, yaitu, sejak 1 April 1969.

More